Refleksi: 1 Desember Yang Penuh Damai

Pagi hari ditanggal 1 Desember, saya agak lupa ditahun berapa, yang saya ingat saat itu bukan jamannya Pak Harto dan saat itu Bapak Theys Eluay seorang "Martir Papua" belum dibunuh oleh anggota kopassus. Jika Soeharto lengser tahun 1998 dan Theys Eluay dibunuh dibulan november 2001, maka kemungkinan saat itu tahun 1999 atau tahun 2000.

Pagi itu sangat ramai, kira-kira pukul 06.00, rumah saya memang tepat dipinggir jalan dan dekat dengan persimpangan ke arah kota Jayapura, sehingga saya melihat ribuan orang berjalan menuju kota Jayapura, mereka sedang berjalan ke taman IMBI, tepatnya di depan gedung kesenian Jayapura untuk mengikuti peringatan tanggal 1 Desember dan pengibaran bendera Bintang Kejora. Waktu itu almarhum Bapak saya, Bapak Erens Bonay, seorang pensiunan TNI, seorang veteran perang dan seorang saksi/pelaksana PEPERA di Papua, bergabung dengan kerumunan tersebut dan berjalan menuju kota jayapura, sayapun segera bergegas mengikuti bapak berjalan dipagi hari itu, kami juga ingin mengikuti peringatan hari yang spesial bagi orang Papua itu.

Suasana saat itu sangat damai, orang-orang bernyanyi-nyanyi, menari-nari dan semua tampak bahagia, setelah kurang-lebih sejam perjalanan, kami tiba di taman imbi, di pusat kota jayapura. Saat itu bendera yang tidak biasa saya lihat sedang berkibar, berdampingan dengan bendera Indonesia bendera merah putih, bendera lain itu bergaris biru dan putih, juga ada bintangnya, bendera bintang kejora. Semua tampak bahagia, ada yang bernyanyi, menari, atau sekedar duduk beristirahat di aspal jalan. Suasana pagi hari itu sangat cerah dan damai.

Itu terakhir kalinya saya mengingat suasana damai pengibaran bendera bintang kejora, hingga saat ini pengibaran bendera tersebut atau atribut yang berbau bintang kejora dianggap pemerintah sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan separatisme, walaupun dilakukan dengan damai. Apalagi setelah kejadian terbunuhnya bapak Theys Eluay, Ia dibunuh setelah diundang kopassus mengikuti peringatan hari pahlawan di daerah Hamadi Jayapura, kebetulan markas kopasus di Hamadi Gunung dekat dengan sekolah saya (SDN 1 Hamadi, SLTP N 9 Hamadi). Lapangan "ampas skap" di dekat markas kopassus tersebut juga adalah tempat favorit kami bermain sepakbola. Saya teringat sehari setelah pembunuhan keji tersebut, saat saya ke sekolah ternyata kami disuruh pulang kembali oleh guru, saat itu situasi dianggap sedang tidak aman untuk beraktivitas.

Theys Eluay (Source: http://www.andreasharsono.net)

Setelah PEPERA 1969 yang menurut alm. Bapak saya dan diyakini sebagian besar masyarakat Papua adalah rekayasa, Presiden Soeharto sebenarnya sudah menjanjikan Otonomi untuk Papua :

Dalam pidatonya Soeharto mengatakan:

“Saat ini, dengan selesainya Pepera kita semua telah menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh rakyat Indonesia yang berdiam di wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke, merupakan suatu keluarga bangsa yang tak dapat dipisahkan lagi, Bangsa Indonesia. Tetapi Pepera bukan tujuan akhir kita .… Masalah yang paling penting adalah PEMBANGUNAN daerah Irian Barat secara serentak ... Irian Barat pun segera akan menerima kedudukannya sebagai DAERAH TINGKAT I dengan OTONOMI yang riil dan luas.”

Tahun 1999 setelah Presiden Habibie mengijinkan Timor-Timur mengadakan referendum, 100 orang perwakilah dari Papua menghadap Habibie dan juga meminta diadakannya referendum, namun hal tersebut ditolak oleh Habibie, Habibie saat itu menjanjikan otonomi khusus bagi Papua. Janji Soeharto dan Habibie kemudian direalisasi oleh Presiden Megawati yang memberikan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua (UU 21/2001) di tahun 2001, saat itu otsus mengijinkan penggunaan atribut/simbol Papua di tempat umum termasuk bendera bintang kejora dan lagu "Hai Tanahku Papua". Saat itu juga didirikan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Theys Eluay adalah salah satu orang yang menolak otsus, ia tidak ingin ditipu lagi setelah mendengar janji-janji kosong Soeharto untuk Papua 32 tahun yang lalu, Ia ingin Papua Merdeka. Pembunuhan terhadap Theys Eluay semakin menyakitkan hati orang Papua, kepercayaan orang Papua terhadap Indonesia yang sebenarnya bisa dibangun melalui otsus sepertinya kembali runtuh lagi.

Presiden SBY pengganti Ibu Mega membuat peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 77/2007. Peraturan yang bertolak belakang dengan UU 21/2001. Yaitu pelarangan pengibaran bintang kejora. Lebih menyakitkan lagi bahwa belakangan diketahui bahwa Hartomo terdakwa pembunuhan Theys yang dihukum hanya 3,5 tahun dan dipecat dari TNI ternyata dinaikan pangkatnya menjadi kolonel dan jadi komandan kopassus di serang.

Pelarangan pengibaran Bintang Kejora, sebuah simbol yang dibanggakan orang Papua telah memakan banyak korban, Polisi dan TNI kini punya dasar untuk melakukan kekerasan/bahkan pembunuhan dengan dalih "separatis" atau karena menggunakan atribut "OPM" seperti bintang kejora.

Pelarangan ini sebenarnya merupakan ketakutan pemerintah terhadap rasa nasionalisme yang dapat tumbuh pada orang Papua. Seperti halnya pembunuhan terhadapat seniman Papua Arnold Ap bertahun-tahun silam akibat merekam lagu-lagu dengan bahasa daerah asli Papua yang dianggap tindakan menyebar nasionalisme Papua dan diklaim sebagai tindakan separatisme.

Kekerasan sampai kapanpun tidak dapat menyelesaikan masalah, hal ini berlaku dua arah. Bahkan kekerasan hanya menumbuhkan kebencian dan solidaritas tinggi diantara mereka yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan itu. Seperti halnya Kelly Kwalik yang dianggap separatis dan teroris karena merusak pipa-pipa PT. Freeport Indonesia, kemudian ditembak mati oleh TNI. Ia diarak keliling kampung, dielu-elukan bak Pahlawan oleh masyarakat setempat, apa yang dianggap separatis dan teroris oleh TNI ternyata dianggap membela keadilan oleh masyarakat setempat. Sungguh Ironis.

Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia, orang Papua membutuhkan pengakuan untuk menunjukan eksistensinya dan juga ingin diangkat harkat dan martabatnya. Contoh sederhana adalah tim sepakbola Persipura Jayapura, berbeda dengan tim lain di Indonesia, tim Persipura adalah tim yang bukan hanya dicintai masyarakat kota Jayapura, tetapi juga dicintai seluruh masyarakat Papua, mengapa? Tim ini berisi pemain asli Papua dan juga dianggap representatif dan menjaga eksistensi Papua di Indonesia melalui sepakbola. Walau begitu superioritas Persipura di sepakbola indonesia, masih saja dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak dan prestasi Persipura juga sering tidak dihargai. 

Beberapa kata yang ingin saya garis bawahi adalah, harkat, martabat, eksistensi dan representatif. Kota Jayapura, kota kelahiran saya, masyarakatnya adalah masyarakat urban dari berbagai suku di Papua dan juga dari berbagai suku di Indonesia, saat ini warga dari luar Papua mendominasi kota Jayapura, jika mengunjungi Mall of Jayapura yang baru saja dibangun megah di kota Jayapura, sejauh mata memandang kita bisa dengan jelas melihat diantara 10 orang mungkin hanya 1-2 orang Papua disana, juga yang menjaga outlet-outlet di Mall tersebut sebagian besar bukan orang asli Papua, terus dimana orang Papua? mereka menjaga parkir-parkir diluar Mall atau mungkin posisi yang lebih tinggi sedikit adalah menjadi Satpam. Juga diantara toko-toko besar di Papua, mama-mama Papua hanya berjualan pinang/sayur di pinggir jalan beralas karung dan beratap langit diantara ratusan pedagang lain dari luar Papua. Tentu banyak juga orang Papua yang mengisi posisi seperti kerja di Bank, pegawai negri, guru, dosen, dll., tetapi sekali lagi diantara sebagian besar masyarakat transmigran yang membanjiri Papua. Pertumbuhan penduduk di Papua adalah yang terbesar di Indonesia, tingginya penduduk di Papua berasal dari arus transmigrasi

Mama-mama Papua berjualan Sayur (foto : suarakolaitaga.blogspot.com)

Transmigrasi sebenarnya baik bagi pembangunan suatu daerah, tetapi jika direncanakan dengan baik juga, sehingga masyarakat transmigran tersebut tidak mengalami gesekan dengan masyarakat lokal, masyarakat lokal harus diprioritaskan dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menghadapi arus transmigrasi, ini yang salah menurut saya, bukan hanya di Papua, dibeberapa kota lain di Indonesia juga mengalami nasib yang sama, masyarakat lokal hanya menjadi buruh atau penonton di tanahnya sendiri dan "orang lain" yang menjadi majikan. Hal ini rawan gesekan, seperti yang pernah terjadi di kalimantan, di batam, dan juga di Papua. 

Yang terjadi di Jakarta lain lagi, transmigran ke Jakarta juga sedang gencar-gencarnya diawasi karena lahan yang sudah sangat sempit dan tidak teratur, bagaimana tidak?! pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, bandara internasional, lapangan terbesar dan segala-galanya ada di Jakarta, tentu hal "Chaos" seperti ini tidak terjadi jika pemerintah lebih adil dan cerdas membangun secara merata ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta.

Ketika mengirim TKI keluar negri, majikannya adalah orang-orang Arab atau orang-orang Malaysia dll., bukan TKI pergi kesana kemudian menjadi majikan orang Arab dan orang Malaysia atau mencuri lahan kerja mereka, kedua contoh negara ini adalah negara yang sudah siap untuk menerima arus globalisasi, mereka sudah mapan dan menyisakan pekerjaan "kotor" untuk TKI. Apa kita sudah siap menghadapi globalisasi??

Saya bukan orang asli Papua, ibu saya adalah orang jawa (lebih tepatnya dari surabaya). Saya lahir dan besar di Papua dan ikut merasakan kesalahan pembangunan yang berimbas menjadi ketidak-adilan bagi masyarakat setempat. Tetapi bagi saya tidak ada kata terlambat untuk berubah dan maju, tanpa menutup mata, kini program-program pemerintah Papua sudah banyak yang berpihak pada masyarakat asli Papua. Dan tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, tetapi jangan sampai menjadi batu sandungan. Kesuksesan dapat tercapai jika kita benar-benar berusaha, dengan menjadi pintar kita bisa membawa perubahan positif di Papua. Harkat, martabat, eksistensi dan representatif Papua yang baik ada dipundak putra-putri Papua. Menjadi Pintar adalah jalan keluar untuk Papua.

Di era teknologi Informasi yang begitu cepat, kita semua kini bisa menjadi pengawas atas apa yang terjadi di Papua. Pelanggaran terhadap hak-hak orang Papua harus kita lawan bersama. Kecintaan orang Papua terhadap budayanya harus terus dijaga agar tetap eksis walau tanpa bantuan pemerintah, tidak perlu berharap bantuan media nasional, yang hanya mementingkan "rating", suka menyodorkan dan membanggakan apapun yang berbau korea, jepang, atau amerika, yang dipenuhi oleh lelaki-lelaki feminim, tukang gosip, erotisme, politik kotor, dll., Semuanya itu bukan budaya kami dan tidak representatif terhadap orang Papua. Kelestarian identitas Papua jangan sampai luntur akibat pengaruh iklan-iklan di TV yang mendewakan kulit "putih salju dan bening" dan rambut "lembut dan licin", kulit hitam/coklat dan rambut keriting tidak berarti jelek.

Makanan asli Papua seperti Sagu juga kini masih digemari orang Papua, walau sekarang sagu lebih mahal dan sudah lebih sulit didapat dibanding beras, Sagu dibudidayakan sendiri oleh masyarakat setempat dan masih diolah secara tradisional. Beras memang di-budidayakan pemerintah Indonesia sebagai makanan pokok orang Indonesia (nasi), di berbagai daerah sendiri sebenarnya banyak makanan pokok masyarakat setempat selain beras seperti di NTT dan maluku, tetapi hanya beras yang dapat perhatian lebih pemerintah. Anehnya kini pemerintah mulai menggalakan berbagai program untuk mencari-cari alternatif sumber karbohidrat selain beras setelah kewalahan memenuhi kebutuhan beras dan selalu meng-impor dari vietnam atau thailand. Anak-anak jaman sekarang tidak akan kenyang jika tidak makan nasi, hal ini juga sudah mulai berlaku bagi beberapa anak-anak masa kini di Papua.

Media nasional juga suka mendiskriminasi orang Papua, yang diidentikan dengan "kekerasan", "perang suku", "telanjang", "miskin", dll. Itu bukan kami, Contohnya Istilah "perang suku" di timika, itu hanya istilah konyol yang digunakan media nasional untuk mendramatisasi, sedangkan kalau di jakarta namanya akan lebih keren seperti "perang antar gang" atau "tawuran". Masyarakat Timika (seperti Kwamki Lama) adalah masyarakat majemuk dan rawan gesekan seperti halnya juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Percayalah kalau kemiskinan di Jakarta, Jawa Barat, dan beberapa daerah yang sudah saya kunjungi itu lebih jorok dan kotor di banding dengan kami di Papua. Di Papua tidak ada anak-anak yang bermain diparit yang berwarna hijau karena saking kotornya dan dibiarkan orang tua-nya, Di Papua tidak ada orang yang mencuci di kali yang berwarna hitam, sementara di kali yang sama seseorang sedang buang air besar dan juga ada anak-anak yang sedang mandi. Di Papua juga tidak ada yang namanya tukang minta-minta/pengemis, apalagi yang berpenghasilan  sampai 5 juta perbulan. Pemerintah pusat masih kewalahan mengurus permasalahan yang terjadi dipusat, mungkin setelah sudah beres baru melirik Papua untuk diperhatikan, daripada berharap kosong, putra-putri Papua harus bisa membangun tanahnya sendiri. Sekali lagi dengan menjadi pintar.

1 Desember adalah momen yang ingin dirayakan orang Papua, seperti halnya hari Kebangkitan Bangsa, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Kartini, dan 17 Agustus yang dirayakan dengan meriah, Papua juga menunjuk "1 Desember" sebagai hari yang ingin dirayakannya, Hari-hari yang saya sebut sebelumnya bukankah tidak ada hubungannya dengan Papua, tetapi selama ini Papua ikut merayakannya sebagai bagian dari Indonesia walau Papua baru bergabung dengan Indonesia bertahun-tahun kemudian setelah Indonesia merdeka.

Menurut saya alangkah baiknya jika pemerintah bersifat pasif dalam menyikapi aspirasi dan ekspresi masyarakat Papua dalam rangka 1 Desember, seperti ikut mengawal atau menjaga keamanan tanpa harus bersikap terlalu curiga, melarang dan bahkan melakukan tindakan kekerasan, yang sebenarnya hanya menimbulkan efek kebencian dan tidak menyelesaikan masalah.

Kilas Balik Sejarah 1 Desember 1961: ( Dikutip dari Tulisan Jurnalis Senior Andreas Harsono pada Belajar dari Filep Karma)

Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Namun Papua masih di bawah administrasi Kerajaan Belanda. Belanda kemudian mempersiapkan sekelompok elite Papua untuk bisa mengatur diri mereka sendiri. Asumsinya, Papua akan diakui kedaulatan pada 1970. Pada 1 Desember 1961, Papua Raad, sebuah lembaga yang disponsori kerajaan Belanda, menyatakan masyarakat Papua siap mendirikan sebuah negara berdaulat, dan mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora.

Keputusan itu membuat Presiden Soekarno marah besar. Dia berpendapat Papua harus menjadi bagian dari Indonesia dan menuduh Kerajaan Belanda berusaha menciptakan “negara boneka” di Papua. Pada 19 Desember 1961, dari kota Jogjakarta, Soekarno memerintahkan pasukan Indonesia untuk menyerbu Papua. Dia memakai slogan “dari Sabang sampai Merauke” –sebuah slogan yang sebenarnya ciptaan perwira Belanda J.B. van Heutsz, yang menaklukkan Aceh pada 1904, dengan sadis 2,900 orang dibunuh, termasuk 1,100 perempuan dan anak-anak. Pada awal 1962, pasukan Indonesia mulai menyusup ke Papua.